BUMDes Pimpi Stuban Di Desa Huntu Barat

HUNTU BARAT – Pengurus Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Desa Pimpi Kecamatan Bintauna Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara, melakukan study banding (stuban) di desa Huntu Barat Kecamatan Bulango Selatan Kabupaten Bone Bolango. Kedatangan pengurus BUMdes yang turut didampingi Sekretaris Desa Pimpi disambut pj. Kepala Desa Huntu Barat, Ketua BPD dan Direktur BUMDes Gerbang Raja dikantor Desa Huntu Barat kemarin (29/12).

Kepada awak Bulletin Membangun Desa, Pj. Kepala Desa Huntu Barat, Hamzah Saleh mengatakan, kedatangan Pengurus BUMDes Pimpi di desa Huntu Barat dalam rangka untuk melihat dari dekat pengelolaan BUMDes Gerbang Raja yang sudah kesohor di Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. “Pemerintah Desa Huntu Barat menyambut baik atas kepercayaan yang diberikan oleh pemerintah dan pengurus BUMDes Pimpin dengan memilih desa Huntu Barat sebagai lokasi stuban,” kata Hamzah Saleh yang belum lama menjabat sebagai Penjabat Kepala Desa Huntu Barat.

Masih menurut Hamzah, kegiatan stuban pengurus BUMDes dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara ini adalah kali kedua, dimana sebelumnya pengurus BUMDes dari desa Duini Kecamatan Pinogaluman juga melakukan hal yang sama.

Disisi lain, Sekretaris Desa Pimpi merasa puas atas  pengelolaan dan pengembangan BUMDes di desa Huntu Barat. “Manajemen pengelolaan BUMDes Gerbang Raja, sangat ditunjang oleh Sumber Daya Manusia yang mumpuni, sehingga tidak mengherankan BUMDes ini sangat kesohor di Bolaang Mongondow Utara. Dan hal inilah yang mendasari kami untuk melakukan stuban di desa Huntu Barat,” ujar Sekdes Pimpi.

Masih menurut Sekdes Pimpi, BUMDes di desa Pimpi baru terbentuk bulan Perbruari 2016 lalu, sehingga kami ingin belajar dan menimba ilmu pengetahuan atas pengelolaan dan pengembangan BUMDes di Provinsi Gorontalo, tepatnya di desa Huntu Barat.

Sementara itu direktur BUMDes Gerbang Raja, Rusli Gobel menjelaskan selang tahun 2016 lebih dari 13 desa, masing-masing dari Kabupaten Gorontalo, Boalemo dan Bolaang Mongondow Utara (Sulut) telah melakukan stuban di desa Huntu Barat dengan tujuan untuk berguru tentang pengelolaan dan pengembangan BUMDes. “Kami merasa terhormat, dengan mempercayakan desa Huntu Barat sebagai lokasi stuban. Walalupun baru seumur jagung, manajemen pengelolaan BUMDes Gerbang Raja mendapat perhatian dari sejumlah desa, baik di Provinsi Gorontalo maupun desa-desa yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, “ kata Rusli.

Kegiatan stuban diakhiri dengan penyerahan profil dan laporan kinerja BUMDes Raja dari direktur BUMdes kepada ketua tim study banding desa Pimpi (ram)

BUMDes Usaha Meubel Produksi Aneka Perabot

HUNTU BARAT – Melalui Program Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD) geliat ekonomi didesa mulai nampak. Dampak dari program P3MD memberikan peluang bagi desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri.

Ketua Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Huntu Barat yang juga dewan pengawas Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Gerbang Raja, Hasbin Hasan mengatakan, program P3MD yang digelontorkan pemerintah sejak 2015 silam melalui Dana Desa telah memberikan dampak yang signifikan pertumbuhan ekonomi masyarakat. Hal ini bisa dilihat dari usaha meubel di desa Huntu Barat yang didanai melalui Dana Desa tahun 2015. “Usaha meubel yang dikelola langsung oleh masyarakat hingga saat telah memproduksi berbagai macam perabot rumah tangga dan perkantoran diantaranya meja, kursi, kitchen kit, kusen pintu dan jendela. Hasilnya telah dirasakan oleh masyarakat terutama kelompok dan pendapatan asli desa,” ujar Hasbin.

Diakuinya, walaupun produksi dari usaha meubel ini masih terbatas yang diakibatkan mahalnya bahan baku, akan tetapi usaha ini diyakini akan berkembang. “Kami yakin, usaha meubel ini pasti akan berkembang, karena permintaan pasar yang cukup besar,” kata Hasbin. (mey)

Kemendes Tentukan Empat Kegunaan Besar Dana Desa 2017

DANA DESA (DD) pada tahun 2017 mendatang dapat digunakan untuk empat peruntukan besar. Kondisi tersebut menyesuaikan dengan kebutuhan mendesak tiap desa. Hal itu disampaikan Direktur Jenderal Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT), Ahmad Erani Yustika, saat Roadshow Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, di Bandung, Rabu (14/12).
“Tahun 2017, bagi desa yang masih tertinggal, untuk bidang infrastruktur silakan dilanjutkan. Kedua, pelayanan sosial dasar, seperti akses air bersih, sanitasi, listrik, dan PAUD. Ketiga, pengembangan ekonomi untuk membuat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Keempat, pemberdayaan dan pelatihan,” ungkap Erani.

Untuk pelayanan sosial dasar dan kemudahan akses, lanjut Erani, pada 2017 mendatang aparat desa diperbolehkan untuk membeli ambulans desa. Sedangkan untuk pengembangan ekonomi lokal, program kolaborasi BUMDes dan Koperasi dinilai dapat mendorong pergerakan ekonomi desa. 

Pencairan DD tahap pertama tahun 2017 direncanakan akan disalurkan pada bulan Maret. Nilainya meningkat menjadi Rp 60 trilyun. Peningkatan juga akan dilakukan di tahun 2018, yakni menjadi Rp 120 trilyun sehingga tiap desa akan mendapat sekitar Rp 1,5 milyar.

Dirjen Ahmad Erani juga mengapresiasi penyerapan DD di Provinsi Jawa Barat yang mencapai 99%. Empat kabupaten masuk kategori penyerapan 100%, yaitu Kabupaten Kuningan, Cirebon, Bandung Barat dan Pangandaran. Sedangkan empat kabupaten yang perlu terus digenjot lagi yaitu Kabupaten Sukabumi, Majalengka, Subang, dan Banjar. 

“Kami terus mengimbau perangkat desa untuk disiplin membuat laporan realisasi penggunaan Dana Desa. Harus sesuai jadwal,” tegasnya. 

Penyaluran DD di Jawa Barat tahun 2016 mencapai Rp 3,56 trilyun. Dana tersebut dialokasikan ke lebih dari 5300 desa. Wakil Gubernur Jawa Barat, Dedi Mizwar, pun turut mengapresiasi upaya Kemendesa PDTT dalam mensosialisasikan penggunaan DD 2017 ini.

"Roadshow Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa ini dapat memberikan dampak dalam peningkatan efektifitas penggunaan Dana Desa di Jawa Barat. Kita berharap Dana Desa dapat semakin mensejahterakan warga dan memandirikan desa," ujarnya optimistis.

Selain di Jawa Barat, roadshow ini akan berlangsung di empat provinsi lain, yaitu Sumatera Utara, Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan Jawa Tengah.  Sosialisasi Dana Desa tahun 2017 ini sekaligus memperkuat konsolidasi dengan pemerintah daerah. (Dikutip dari www.kemendesa.go.id)

BUMDes ‘Gerbang Raja’ Terima Stuban Dari Bolmong Utara

HUNTU BARAT – Untuk kesekian kalinya desa Huntu Barat menerima kunjungan peserta Study Banding (Stuban) dari dalam maupun luar Provinsi Gorontalo. Kali ini desa Huntu Barat direncanakan akan menerima stuban dari Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara yang dijadwalkan (15/12). Kegiatan stuban ini bertujuan untuk melihat dari dekat pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, khususnya melalui Dana Desa, diantaranya pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

          Kepada awak Bulletin Membangun Desa, penjabat kepala desa Huntu Barat, Abdul Gafur Patuti mengungkapkan, kegiatan study banding ini telah didahului dengan penjajakan awal oleh Sekretaris Desa Duini kecamatan Pinogaluman Kabupaten Bolmong Utara beberapa waktu lalu dan dijadwalkan kunjungan tersebut akan dilaksanakan pada (15/12) mendatang.

          “Pada prinsipnya kami siap dan menyambut baik rencana tersebut, sehingga diharapkan seluruh aparat desa, pengurus BUMDes, BPD maupun LPM dapat hadir pada kegiatan dimaksud,” papar Abdul Gafur Patuti (Mey)

BUMDesa Harus Jadi Basis Kekuatan Ekonomi Desa

KEMENTERIAN Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendesa PDTT) terus mendorong pertumbuhan ekonomi pedesaan dengan pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa). Di tahun 2017 mendatang, BUMDesa akan menjadi prioritas untuk penguatan kapasitas ekonomi desa.

"Kita melihat saat lahirnya UU Desa ada spirit bahwa desa harus kuat dan mandiri. Masyarakat harus memiliki satu usaha dan jadi basis kekuatan ekonomi. Salah satunya melalui BUMDesa," ujar Sekretaris Jenderal Kemendesa PDTT, Anwar Sanusi, pada acara Festival BUMDesa tingkat Nasional di Batang, Jawa Tengah, Rabu (7/11).

Anwar menambahkan, acara Festival BUMDesa di Kabupaten Batang ini bisa menjadi model untuk daerah lain. Ia juga mengapresiasi festival ini sebagai ajang promosi dan mendukung potensi dari provinsi lain. Saat ini jumlah BUMDesa meningkat signifikan. Dari jumlah 1.022 unit pada tahun 2015 lalu, kini jumlahnya meningkat jadi 12.848 unit. 

"Ini adalah sebuah prestasi. Dalam rencana strategis pemerintah hanya 5.000 BUMDesa, tapi kini sudah bertambah lebih dari 8.000. Saking semangatnya semua, dalam setahun Aceh mendirikan hampir 1.000 BUMDesa. Namun perlu kita awasi bersama, apakah BUMDesa betul-betul sudah berjalan atau hanya papan nama. Harus ada terobosan," lanjutnya.
Sementara itu, Wakil Bupati Batang, Sutadi, mengungkapkan Festival BUMDesa ini merupakan gebrakan awal kegiatan BUMDesa dan menjadi embrio perkembangan di seluruh wilayah. "BUMDesa kalau sudah berkembang betul masyarakat bisa mandiri," ujarnya.
Selain pameran produk dan unit usaha BUMDesa, pada acara ini juga ada pemberian bantuan pengelolaan kepada 13 BUMDesa di Batang dengan nominal masing-masing Rp 50 juta. Bantuan ini diharapkan menjadi stimulan untuk membangkitkan usaha mereka.
Salah satu peserta festival datang dari BUMDesa Rukun Makmur, Desa Deles, Kecamatan Bawang, Batang. BUMDesa yang terbentuk pada 12 Agustus 2016 lalu, dikelola oleh sembilan orang pengurus. Dari hasil musyawarah, mereka kini memiliki 6 unit usaha, diantaranya keuangan mikro atau simpan pinjam, pengelolaan dan pengolahan sampah, pengelolaan air bersih, membuat kantor BUMDesa, pemasaran dan produksi olahan minuman, serta membuka Desa Wisata gardu pandang dan kebun teh.
"Kami berharap BUMDesa ini bisa mensejahterakan masyarakat. Dengan adanya festival ini, kami optimistis banyak desa-desa yang berpotensi semakin berani memasarkan produknya di masyarakat luas," ujar Direktur BUMDesa Rukun Makmur, Subur.
Festival BUMDes tingkat nasional dengan tema Merajut Desa Membangun Indonesia ini dilaksanakan di pendopo kabupaten dan kompleks sekitar Alun-alun Batang. Acara ini berlangsung atas kerjasama antara Kemendesa PDTT, Pemerintah Kabupaten Batang, Bina Swadaya Masyarakat, dan sektor swasta. Terdapat 50 stan BUMDesa yang terdiri dari 35 BUMDesa pilihan dari daerah dan 15 BUMDesa dari Kabupaten Batang. (Dikutip dari www.kemendesa.go.id)