Rabu, 30 November 2016

Dana Desa Jadi Pengungkit Ekonomi Lewat BUMDes



JAKARTA - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo mengatakan, target utama program dana desa bukan sekadar memenuhi pembangunan di desa. Lebih dari itu, disalurkannya dana langsung ke desa tersebut akan menjadi pengungkit pertumbuhan ekonomi.
“Agar jadi pengungkit, desa perlu badan usaha yang bisa menghasilkan uang. Untuk itulah kita bentuk BUMDes (Badan Usaha Milik Desa),” ujarnya saat memberikan arahan pada lokakarya Pengembangan Ekonomi Desa di BNI Corporate University Jakarta, Selasa (29/11).
Menteri Eko mengatakan, telah banyak BUMDes yang berhasil dan mampu meraih omzet hingga miliaran rupiah. Menurutnya ketika BUMDes telah banyak berkembang, maka distribusi sembako akan dilewatkan oleh BUMDes melalui subsidi. “Keuntungan dari BUMDes bisa di re-invest,” ujarnya.
Indonesia saat ini telah masuk 20 besar ekonomi dunia tepatnya pada urutan ke 16. Meski demikian menurutnya, masih banyak masyarakat Indonesia yang dilanda kemiskinan. Bahkan masih banyak desa-desa yang masuk kategori sangat tertinggal. Untuk itu, melalui dana desa pemerintah bertekad untuk membangun Indonesia dari desa-desa.
“Desa-desa yang maju punya ciri khas yang sama yakni fokus pada satu produk tertentu, dan memenuhi skala produksi. Karena skala produksi yang cukup itu, biaya distribusi jadi murah,” terangnya.
Di sisi lain, wakil Direktur Utama BNI Suprajarto mengatakan, ada banyak potensi yang bisa dikembangkan oleh desa. Untuk itu, pihaknya akan membantu pemerintah untuk memberikan pendampingan secara terus menerus kepada desa terkait hal itu. Ia berjanji akan menghubungkan BUMDes dengan nasabah-nasabah BNI yang memiliki usaha besar.
“Nanti akan kita sambungkan antara nasabah kami (BNI) yang besar baik distributor baja misalnya, bisa juga distributor minyak goreng dan sebagainya. Karena nasabah BNI juga ada yang berasal dari perusahaan minyak goreng besar, nanti bisa jadi agen,” ujarnya. (dikutip dari www.kemendesa.go.id)

Minggu, 27 November 2016

BNI 46 Jajaki Kerjasama Dengan BUMDes ‘Gerbang Raja’



HUNTU BARAT Bank Negara Indonesia (BNI) 46 cabang Gorontalo melebarkan sayapnya dengan menjalin kerjasam dengan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Peluang ini dimanfaatkan pihak BNI 46, karena melihat potensi bisnis di area desa yang sangat besar dan hingga saat ini belum tergarap secara optimal.
Menurut salah satu petinggi BNI 46 Cabang Gorontalo, Maria Manu ketika melakukan tatap muka dengan jajaran pengurus BUMDes Gerbang Raja desa Huntu Barat, Rabu (23/11) mengatakan pihaknya sangat tertarik dengan peluang dan potensi bisnis yang ada di desa selama ini melalui Program Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dengan dana desanya, sehingga pihak BNI perlu melakukan kerjasama dengan BUMDes. “Pihak BNI 46 turut ambil bagian dan mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ke 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Potensi bisnis di desa saat ini punya prospek yang menjanjikan, sehingga pihak BNI 46 melalui program Laku Pandai akan menjajaki kerjasama dengan BUMDes melalui Agen BNI 46”, ungkap Maria.
Menurut Maria, Agen BNI 46 merupakan perpanjang tangan BNI dalam menyediakan layanan perbankan kepada masyarakat, berupa pembukaan rekening tabungan, setoran tunai, penarikan tunai, pembayaran dan pembelian. “Melalui agen BNI 46, akan membantu masyarakat dalam melakukan transaksi perbankan tanpa harus ke kantor cabang BNI sekaligus meriah pendapatan tambahan sebagai agen BNI 46,” tutur Maria yang diamini Tomy dan kepala Unit BNI 46 Telaga.
Sementara itu penjabat Kepala Desa Huntu Barat, Abdul Gafur Patuti menyambut baik kerjasama yang ditawarkan pihak BNI 46 cabang Gorontalo dengan menjajaki kerjasama melalui BUMDes. “Pada prinsipnya, pemerintah desa Huntu Barat menyambut baik kerjasama dengan pihak BNI dan akan segera ditindaklanjuti dalam waktu dekat yang diawali dengan sosialisasi kepada masyarakat,” kata Abdul Gafur Patuti (has)

“Workshop BUMDes Terbaik”



BUMDes Gerbang Raja Wakili Provinsi
Di Tingkat Nasional

Rusli Gobel

HUNTU BARAT Bank Negara Indonesia (BNI) 46 bekerjasama dengan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menggelar Workshop BUMDes terbaik tingkat nasional tahun 2016. Workshop yang akan digelar di Gedung BNI Corporate University Slipi – Jakarta, berlangsung 29/11 hingga 2/12 tersebut diikuti oleh 26 BUMDes terbaik nasional dari 20 Provinsi di Indonesia.
Dalam releasenya, wakil Direktur Utama BNI 46, Suprajarto mengatakan, workshop ini bertujuan untuk membentuk BUMDes terbaik di setiap provinsi yang dapat menjadi percontohan dan virus positif Desa, terutama BUMDes di sekitarnya. Selain itu  untuk memberikan inspirasi pengembangan bisnis di BUMDes terbaik melalui sinergi kerjasama antara BUMDes - BNI dan counterpart BNI.
Lebih jauh Suprajarto mengatakan kegiatan workshop ini mengangkat tema “Membangun Desa dan Tumbuh Bersama Menjadi Kebanggaan Bangsa” adalah merupakan tindak lanjut dari Memorandum of Understanding (MoU) antara BNI 46 dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi dalam rangka mendukung program pemerintah dalam Nawacita yang ke 3, membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa  serta memperdalam peran BNI dalam mendukung peningkatan perekonomian di area pedesaan.
Tambah Suprajarto, kegiatan ini berlangsung selama 3 hari dan akan dibuka langsung oleh Menteri Desa Eko Putro Sandjojo (29/11) dengan menghadirkan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya Bakar sebagai key note speaker dan beberapa pakar/praktisi dari Universitas ternama di Indonesia. Selain itu, dihari ke 3 para peserta akan diajak ke salah satu BUMDes terbaik nasional tahun 2016, yakni desa Ponggok-Sleman DI Yogyakarta dalam rangka itu  untuk memberikan wawasan dan inspirasi pengembangan bisnis BUMDes, sehingga dapat ditularkan ke BUMDes lainnya.
Sementara itu, Direktur BUMDes Gerbang Raja Desa Huntu Barat, Rusli Gobel mengatakan bahwa perhatian pemerintah terhadap pengembangan Badan Usaha Milik Desa begitu besar,  dalam rangka memajukan desa-desa dalam peningkatan usaha ekonomi produktif dan pendapatan asli desa. “Kami merasa bersyukur dengan kepercayaan yang diberikan oleh pihak BNI 46 dengan menetapkan BUMDes Gerbang Raja untuk mewakili Provinsi Gorontalo dalam kegiatan ini, sehingga kesempatan ini akan kami manfaatkan dengan sebaik-baiknya, karena selain menambah pengetahuan dan pengalaman, juga untuk pengembangan BUMDes Gerbang Raja kedepan,” ungkap Rusli.
Tambah Rusli, menyangkut akomodasi, transportasi dan tiket PP semuanya ditanggung oleh pihak BNI 46 sebagai penyelenggara. “Dalam kesempatan ini, kami memberikan apresiasi kepada pihak BNI 46 yang memiliki motto ‘melayani negeri-kebanggaan bangsa’ dengan menunjuk dan mempercayakan BUMDes Gerbang Raja mewakili Provinsi Gorontalo mengikuti kegiatan ini,” pungkas Rusli. (Hasbin)

Selasa, 08 November 2016

Ayo Kawal Dana Desa


40 BUMDes Raih Omzet Ratusan Juta Hingga Rp8 Miliar Per Tahun



JAKARTA - Jumlah Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) menanjak tajam dari 1.022 unit pada Tahun 2015 lalu, menjadi 12.848 unit tahun ini. Sedikitnya ada 40 di antaranya bahkan mampu meraih omzet antara Rp300 Juta hingga Rp8 Miliar per tahun.
Terkait hal tersebut Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT), Eko Sandjojo mengatakan, ada banyak peluang kerjasama dan sinergi yang bisa dilakukan antara BUMDes dengan badan-badan usaha besar lain, seperti BUMN dan perusahaan swasta. Ia juga menegaskan, bahwa tak ada satupun lembaga ekonomi maupun koperasi yang bertentangan dengan BUMDes.
 “Semuanya saling melengkapi untuk menggerakkan ekonomi desa. BUMDes dapat bekerjasama dengan koperasi atau membentuk unit usaha koperasi sebagai bagian dari unit usaha yang dikelola BUMDes,” ujar Menteri Eko.
Menurutnya, keuntungan BUMDes hadir sebagai misi ekonomi dan sosial. BUMDes Tirta Mandiri Desa Ponggok Kecamatan Polanharjo Kabupaten Klaten misalnya, yang telah berhasil meraih omzet Rp8,2 Miliar per tahun.
“BUMDes Ponggok selain memiliki misi untuk meningkatkan pemasukan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa), juga menyimpan misi sosial untuk membantu warga miskin, jompo, yatim piatu, dan beasiswa untuk mahasiswa dari desa setempat,” ungkapnya.
Menteri Eko melanjutkan, untuk memperkuat kelembagaan dan peran BUMDes dalam menggerakkan ekonomi desa, Kemendes PDTT telah bekerjasama dengan Kementerian BUMN untuk mengembangkan Holding BUMDes. Tujuannya adalah untuk mengkonsolidasikan aset BUMDes, meningkatkan pengawasan, mendukung penguatan manajemen dan kelembagaan BUMDes melalui dukungan teknis, fasilitasi permodalan dan jaringan kerjasama.
Untuk itu Kemendes PDTT menggelar Rembuk Desa Nasional yang dibuka kemarin di Jakarta (07/11). Kegiatan tersebut digelar, dalam upaya memajukan ekonomi dan pemerataan di desa-desa, Kemendes PDTTsemakin serius mendorong lahirnya BUMDes–BUMDes baru. Dalam rembuk desa nasional tersebut, juga diberikan apresiasi terhadap BUMDes terbaik.
Adapun peghargaan terhadap BUMDes terbaik sesuai kategori tersebut di antaranya, Kategori Kreatif BUMDes Karya Jaya Abadi – Kalimantan Tengah, Kategori Berkembang BUMDes Mandiri Bersatu – Lampung, BUMDes Mandala Giri Amertha – Bali, Kategori Trendy BUMDes Tirta Mandiri Ponggok – Jawa Tengah, Kategori Eco – Agriculture BUMDes Amanah – Kalimantan Timur, Kategori Inovatif, BUMDes Lentera – NTB, BUMDes Aneotob NTT, BUMDes Mandiri – Sumatera Utara, Kategori Partisipatif BUMDes Blang Krueng – Aceh, BUMDes Mattiro Bulu – Sulawesi Selatan.
Selanjutnya Kategori Rintisan Handycraft-Kerajinan Desain, BUMDes Tammangalle Bisa – Sulawesi Barat, Kategori Rintisan Berkembang, BUMDes Tunas Jaya Sasak – Sumatera Barat, BUMDes Karya Usaha – Bengkulu, BUMDes Cahaya Makmur – Sulawesi Tengah, Kategori Rintisan Tourism-Natural BUMDes Andal Berdikari – Bangka Belitung, Rintisan Eco-Agriculture BUMDes Maju Makmur – Jawa Timur, Kategori Rintisan Partisipatif BUMDes Bebedahan Berkah – Banten. (dikutip dari www.kemendesa.go.id)

Minggu, 30 Oktober 2016

Mengoptimalkan Tupoksi BPD



HASBIN HASAN
Ketua BPD Huntu Barat Kec. Bulango Selatan - Kab. Bone Bolango

BADAN Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan ditingkat desa. Sama halnya dengan Dewan Perwakilan Rakyat, BPD dapat dianggap sebagai "parlemen"-nya desa.
Dengan akan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2004 tentang Desa yang di dalamnya mengatur tentang pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa yang dijabarkan melalui Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Badan Permusyawaratan Desa harus disesuaikan pula dengan Peraturan Pemerintah tersebut.
Dalam pemerintahan daerah Kabupaten/Kota dibentuk pemerintahan Desa yang terdiri dari pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD).  Terkait dengan hal tersebut sebagaimana disebutkan dalam pasal 55 UU No.6 tahun 2014 tentang Desa dinyatakan bahwa Badan Permusyawaratan Desa berfungsi membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa. Dengan demikian diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis yang mencerminkan kedaulatan rakyat.
Pengertian desa menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Pemerintahan Desa yang semula merupakan unit pemerintahan terendah di bawah Camat, berubah menjadi sebuah “self governing society” yang mempunyai kebebasan untuk mengurus kepentingan masyarakat setempat dan mempertanggungjawabkannya pada masyarakat setempat pula. Bahwa dalam upaya mewujudkan pelaksanaan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa agar mampu menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan dan penyelenggaraan administrasi Desa, maka setiap keputusan yang diambil harus berdasarkan atas musyawarah untuk mencapai mufakat.
Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa sebagai unsur penyelenggara desa. Keberadaan BPD dalam pemerintahan desa adalah bukti pelibatan masyarakat dalam bidang penyelengaaraan pemerintahan. Pada masa orde baru pelibatan masyarakat di dalam penyelenggaraan pemerintahan desa di laksanakan melalui pembentukan Lembaga Musyawarah Desa (LMD) dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD). Namun lembaga tersebut kurang berfungsi secara proporsional, hanya berfungsi sebagai tangan kanan dari Kepala Desa. Pada sisi lainnya, hegemoni penguasa desa sangat dominan dalam segala hal. Akibatnya masyarakat kurang bisa belajar berdemokrasi. Hal ini dibuktikan dengan kekuasaan Kepala Desa yang dapat dikatakan analog dengan kekuasaan diktator atau raja absolute, sehingga masyarakat kurang dapat secara leluasa menyalurkan aspirasinya.
Oleh karena itulah, Badan Permusyawaratan Desa harus diberikan ‘power’ dalam menjalankan fungsinya diantaranya mengayomi adat istiadat, menetapkan peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat, serta mengawasi pelaksanaan peraturan Desa dan peraturan Kepala Desa, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.
Badan Permusyawaratan Desa pada dasarnya adalah penjelmaan dari segenap warga masyarakat dan merupakan lembaga tertinggi Desa. BPD juga merupakan pemegang dan pelaksanan sepenuhnya kedaulatan masyarakat desa. Lembaga ini memiliki urgensi yang tidak jauh berbeda dengan DPR. Karenanya agar otonomi di desa dapat berjalan secara proporsional.
Hubungan antara BPD dengan pemerintah desa adalah mitra, artinya antara BPD dan kepala Desa harus bisa bekerja sama dalam penetapan peraturan desa dan APBDes. BPD mempunyai tugas konsultatif dengan kepala desa untuk merumuskan dan menetapkan kebijakan dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan desa, selain itu BPD juga berkewajiban untuk membantu memperlancar pelaksanaan tugas kepala desa. BPD selain memiliki fungsi juga memiliki tugas, wewenang dan hak-hak secara luas. Sehingga dalam perwujudannya diperlukan langkah konkrit yang mampu mendorong agar anggota BPD dapat berperan secara optimal dalam Pemerintahan Desa.
Mengingat bahwa BPD dan Kepala desa itu kedudukannya setara maka antara BPD dan kepala desa tidak boleh saling menjatuhkan tetapi harus dapat meningkatkan pelaksanaan koordinasi guna mewujudkan kerjasama yang mantap dalam proses pelaksanaan pembangunan yang merupakan perwujudan dari peraturan desa.
Namun berdasarkan hasil observasi di lapangan menemukan fenomena, bahwa tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis dirasakan belum optimal. Hal itu dapat dilihat dari indikasi sebagai berikut :
1.    Pengakuan terhadap keanekaragaman masyarakat sebagai hal yang wajar masih kurang.
2.    Belum adanya suatu jaminan untuk terselenggaranya perubahan secara damai dalam masyarakat yang sedang berubah.
3.    Belum siapnya kelembagaan di desa, khususnya BPD dalam mensukseskan program Desa Tumbuh, Daerah Maju.
Dari uraian di atas, diduga timbulnya fenomena tersebut dikarenakan :
1. Terkadang fungsi Badan Permusyawaratan Desa untuk menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kurang terperhatikan karena lebih mengutamakan fungsi legislasi dan anggaran.
2.  Aspirasi masyarakat yang ditampung dan disalurkan Badan Permusyawaratan Desa belum representatif.
Dari permasalahan-permasalahan tersebut, ternyata belum optimalnya kelembagaan BPD serta tingkat penyelenggaraan pemerintahan Desa yang demokratis ini berkenaan dengan beberapa fungsi Badan Permusyawaratan Desa yang belum dilaksanakan secara maksimal. Untuk itu diperlukan suatu gerakan untuk me-refresh kembali kelembagaan BPD sesuai dengan fungsi dan tugasnya dalam mengimplementasikan UU Desa dan mendukung program Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Desa Tumbuh, Daerah Maju, sehingga Bone Bolango makin maju dan rakyatnya sejahtera.(**)